Akuntansi Sektor Publik Pengertian | Tujuan, Ruang lingkup, Jenis-jenis dan Praktik

Selamat pagi para gemar baca disini saya akan menuliskan artikel tentang Akuntansi Publik, semoga artikel ini bisa memberikan manfaat kepada pembaca terutama di jurusan Administrasi negara dimanapun kita berada, disini saya akan menuliskan 5 garis besar pembahasan yang akan diuraikan yaitu :

1. Pengertian akuntansi sektor publik dan teori para ahli 
2. Tujuan akuntansi sektor publik 
3. Ruang lingkup akuntansi sektor publik
4. Jenis-jenis akuntansi sektor publik
5. Praktik akuntansi sektor publik

1. Pengertian akuntansi sektor publik dan teori para ahli 

Akuntansi sektor publik adalah kegiatan pengelolaan administrasi keuangan di kenegaraan baik itu dipusat maupun daerah bahkan didesa yang akan memberikan informasi tentang aggaran dan realisasi anggaran 

Akuntansi sektor publik adalah hal penting yang harus ada dalam semua lembaga publik karena akuntansi jenis inilah yang nantinya digunakan untuk mempertanggungjawabkan kegiatan ekonomi lembaga publik kepada masyarakat.

Adapun juga pendapat beberapa ahli terkait dengan akuntansi publik sebagai berikut

-Yang pertama Erlina dkk (2015) menjelaskan bahwa akuntansi sektor publik adalah akuntansi yang berguna untuk mencatat kegiatan ekonomi suatu organisasi nirlaba atau non-profit.

-Kemudian ada Dwi Ratmono (2015) mendefinisikan akuntansi sektor publik sebagai proses pengukuran, identifikasi, pencatatan, serta pelaporan seluruh transaksi keuangan dari pemerintah daerah dengan tujuan untuk mengambil keputusan ekonomi.

-Kemudian ada   Indra Bastian (2014:6) Akuntansi sektor publik adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada lembaga tinggi negara beserta departemen di bawahnya untuk penerapan pengelolaan berbagai dana masyarakat.

-Kemudian ada Halim (2014:18)Akuntansi sektor publik merupakan kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif yang bersifat keuangan berdasarkan entitas pemerintah yang berguna sebagai pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

2. Tujuan akuntansi sektor publik 

lalu apasih tujuan dari Akuntansi sektor publik? disini saya menuliskan ada 3 tujuan akuntansi publik yaitu :

1. membantu merencanakan dan menyusun kegiatan yang akan dilaksakan kedepan

2. mengukur kinerja keuangan pada pemerintahan

3. memberikan informasi yang detail dan dan memastikan legalitas transaksi keuangan

3. Ruang lingkup akuntansi sektor publik

Ruang lingkup untuk akuntansi sektor publik merupakan semua lembaga pemerintahan dan organisasi nirlaba atau non profit. 

Contoh lembaga yang menggunakan jenis akuntansi ini yaitu lembaga pemerintah daerah, organisasi non profit, LSM, partai politik, yayasan, kesehatan, sekolah, tempat ibadah, dan perguruan tinggi.

Oleh karena itu, lembaga tersebut mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik menggunakan akuntansi untuk sektor publik.

4. Jenis-jenis akuntansi sektor publik

ada dua jenis akuntansinpublik yaitu:

1. Akuntansi pemerintahan

yaitu data akuntansi yang bertujuan untuk memberikan informasi tentang transaksi ekonomi atau keuangan pemerintah, yang dilaporkan ke pihak yudikatif, legislatif, eksekutif, dan masyarakat.

2.Akuntansi Sosial

Selanjutnya, jenis akuntansi sektor publik, yaitu social accounting (akuntansi sosial). Berbeda dengan jenis sebelumnya, akuntansi sosial memuat informasi kegiatan ekonomi dari lembaga non-profit.

Akuntansi sosial berguna untuk melakukan pencatatan kegiatan ekonomi pada organisasi nirlaba atau non profit, seperti puskesmas, masjid, partai politik, rumah sakit, dan lain sebagainya.

5. Praktik akuntansi sektor publik

Anda juga harus tahu secara rinci bagaimana praktik dari akuntansi sektor publik itu sendiri. ada 4 bagian dalam praktik akuntansi publik yaitu

1.Praktik pertanggungjawaban kelayakan akuntansi, Apabila pemenuhan otorisasi dari DPR/DPRD atau komisaris sudah terpenuhi, maka kebijakan pembayaran dan penghasilan dari pusat organisasi sektor publik bisa terlaksana.

2.Prinsip Bruto, Praktik ini merupakan Semua penghasilan yang terbayar oleh bruto dibebankan menjadi pengurang pendapatan dan harus membuat laporan yang lengkap ke pusat  pertanggungjawaban terkait.

3.Periodikal, Praktik periodikal maksudnya adalah semua  transaksi pengeluaran harus dipertanggungjawabkan pada setiap periode. Oleh karena itu,  otorisasi pengeluaran dinilai berdasarkan prestasi pada suatu periode tertentu. Jika ternyata ada kelebihan dana yang digunakan dalam transaksi pengeluaran, maka lembaga atau organisasi itu wajib mengembalikannya ke manajemen pusat.

4. Spesifikasi, Praktik ini adalah apabila ada transaksi pengeluaran untuk tujuan khusus, maka transaksi pengeluaran tersebut harus berdasarkan persetujuan DPR/DPRD atau komisaris.

Demikian artikel yang saya buat semoga bermanfaat..