HONORER SEINDONESIA KIRIM SURAT KEPRESIDEN - HONORER DAN LULUSAN CPNS 2024 KECEWA TERHADAP KEPUTUSAN KOMISI 2 DPR RI BERSAMA PEMERINTAH TERKAIT PENUNDAAN PENGANGKATAN CPNS DAN PPPK

Hasil rapat pemerintah dan komisi 2 DPR RI sepakat untuk menunda penganggakatan CPNS dan PPPK formasi 2024, hal ini membuat para honorer dan lulusan cpns seindonesia geram dan marah akibat kesepakatan yang dibuat petinggi negara tersebut, 

Jadwal yang seharusnya yaitu bulan Maret dan April 2024 untuk mendapatkan NIP bagi para lulusan PPPK dan CPNS kini harus di tunda ke bulan Oktober 2025 untuk CPNS dan bulan Maret 2026 untuk PPPK, sementara PPPK paruh waktu tidak ada kejelasan dari hasil rapat tersebut ini lah yang membuat para honorer atau R2 dan R3 membanjiri akun pemerintah yang membuat kebijakan yaitu Kemenpanrb.

untuk itu honorer seindonesia mengirim surat ke bapak presiden Republik Indonesia agar menyikapi keputusan yang dibuat oleh DPR RI dan Kemenpanrb. 

berikut isi surat dari Honorer Indonesia :

Kepada Yth ;

Presiden Republik Indonesia 

Bapak Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto

Sehubungan dengan hasil kesepakatan antara Kemenpan RB, Komisi II DPR RI, dan BKN terkait revisi UU ASN No. 20 Tahun 2023, kami, para honorer yang tergabung dalam database BKN (R2 & R3), dengan tegas menyatakan:

1.Menolak Kesepakatan Komisi II DPR RI, Kemenpan RB, dan BKN yang dihasilkan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada tanggal 5 Maret 2025. Kami menilai keputusan tersebut tidak mencerminkan kepentingan kami sebagai tenaga honorer yang telah mengabdi dengan tulus.

2.Menolak Merevisi Kembali UU ASN No. 20 Tahun 2023 sebelum seluruh tenaga honorer yang tercatat dalam database BKN (R2 & R3) diangkat menjadi PPPK penuh waktu. Revisi ini hanya akan merugikan kami, dan kami menuntut keadilan serta pengakuan atas kontribusi kami selama ini.

3.Menolak Rekrutmen CPNS fresh graduate sebelum Non ASN Database BKN (R2 &R3) tuntus di angkat PPPK penuh waktu

Kami meminta perhatian serius dari pihak terkait agar hak-hak kami sebagai tenaga honorer dihargai dan dipenuhi sesuai dengan janji pemerintah untuk memberikan kesempatan yang lebih baik bagi kami dalam sistem ASN.

Kami menuntut:

Pengangkatan seluruh tenaga honorer yang tercatat dalam database BKN (R2 & R3) menjadi PPPK penuh waktu tanpa syarat.

Pembatalan revisi UU ASN yang merugikan nasib kami, dan memastikan adanya perlindungan serta kepastian pekerjaan yang layak.

Kami akan terus mengawal perjuangan ini hingga keadilan tercapai. Bersama, kita tuntut hak kita!

Tembusan :

1.Ketau DPR Republik Indonesia 

2.Menteri Dalam Negeri  Republik Indonesia 

3.Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia 

4.Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia